Skip to main content
Salah seorang peserta sosialisasi menunjukkan Kartu Asuransi Nelayan yang telah diterima saat mengikuti kegiatan sosialisasi, di Bungkutoko, Kamis (21/3).

DKP Kota Gandeng HNSI Sosialisasikan Kartu Kusuka dan Asuransi Nelayan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai wujud pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.  Jika sebelumnya program tersebut dilakukan dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang diperuntukkan bagi nelayan kecil atau nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 gross ton (GT), maka kartu tersebut akan segera digantikan dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka).

Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari menggandeng Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kendari menggelar Kegiatan Sosialiasasi Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), Kartu Asuransi dan Sertifikat Hak Atas (SeHat) Nelayan kepada 50 peserta perwakilan nelayan Kelurahan Petoaha dan Bungkutoko, berlangsung di Aula Kantor Lurah Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kamis (21/3).

Camat Nambo yang diwakili Lurah Bungkutoko, Asjar SH dalam sambutannya pada pembukaan acara sosialiasi menjelaskan, masih banyak warganya yang belum memiliki kartu nelayan dan kartu asuransi antara lain disebabkan belum sampainya informasi kepada masyarakat berkaitan pengurusan kartu tersebut, sehingga pihaknya sangat mengapresiasi DPC HNSI dan DKP Kota Kendari yang turun langsung lapangan menjemput bola. “warga masyarakat di Kecamatan Nambo khususnya di Bungkutoko, didominasi oleh masyarakat nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan, sehingga perlu diprioritaskan”, jelasnya.   

Sementara itu Ketua DPC HNSI Kota Kendari, yang juga Kadis KP Kota Kendari, Agus Salim Safrullah, mengatakan bahwa Kartu Kusuka tersebut saat ini sedang dalam tahap sosialisasi, dan diharapkan distribusi kartu nantinya benar benar tepat sasaran peruntukannya, dan pengurusannya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Kartu Kusuka, adalah kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan, yang dulunya merupakan kartu nelayan. Kartu tersebut diperuntukkan bagi nelayan, pembudidayaan ikan, petambak garam, pemasar ikan, pengolah ikan, pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan, baik perorangan, koperasi, korporasi maupun perusahaan”, terang Agus.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi digelarnya sosialisasi Kartu Kusuka ini, lanjut Agus, diantaranya menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang merupakan identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan, di mana saat ini masih banyak pelaku usaha kelautan perikanan yang belum mengenal kartu tersebut. Potensi perikanan di Kota Kendari dengan garis pantai sekitar 38,85 kilometer, terdapat kurang lebih 16 ribu nelayan (baik itu nelayan penuh, sambilan utama dan sambilan tambahan) serta pelaku-pelaku usaha perikanan yang tersebar di 8 kecamatan pesisir.

 “Untuk memenuhi target nasional terkait dengan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sebanyak 1 juta nelayan, maka hingga saat ini telah dibagikan Kartu Kusuka kepada 4.010 nelayan di Kota Kendari, yang terdiri dari 3.415 nelayan, 241 pemasar, 333 pembudidaya dan 30 pengolah hasil perikanan, ” jelasnya.

Kartu Kusuka memiliki beberapa fungsi, diantaranya identitas profesi pelaku usaha kelautan perikanan, artinya semua pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kemeterian Kelautan dan Perikanan, hanya ada satu kartu yakni kartu Kusuka. Selain itu, memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan atau syarat untuk mendapatkan BPAN, asuransi serta permohonan untuk pengajuan kredit.

”Kartu Kusuka, memiliki masa berlaku lima tahun dan bisa dilakukan perpanjangan tanpa dipungut biaya,” ucapnya.

Sementara itu, Hj. Hartati, S.Pi, yang mewakili Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan DKP Kota Kendari, yang bertindak selaku narasumber, menjelaskan, cara untuk mendapatkan Kartu Kusuka yakni mengisi formulir dan melampirkan foto kopi KTP, kemudian diserahkan ke penyuluh perikanan atau staf yang ditugaskan dan sudah memiliki username. Selanjutnya, data yang sudah diserahkan akan diinput dan akan divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Jika sudah valid maka data tersebut akan dikembalikan ke DKP untuk dicetak Kartu Kusuka,” terang Hartati.

Dijelaskan, fungsi Kartu Kusuka adalah sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pelayanan dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta menjadi sarana untuk pemantauan dan evaluasi program kementerian. Kartu ini diterbitkan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program KKP agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

“Kartu Kusuka ini nantinya akan dipergunakan nelayan atau pembudidaya perikanan dalam mengakses berbagai bantuan, dan bisa didapatkan secara orang perseorangan atau korporasi yang meliputi, nelayan baik nelayan kecil atau nelayan tradisional, pembudidaya ikan baik pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan, atau pemilik lahan, serta pelaku lainnya seperti pengolah ikan, pemasar perikanan dan penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Kartu Asuransi 

Selain Sosialisasi Kartu Kusuka, dalam kegiatan ini juga memberikan wawasan kepada nelayan tentang pengertian, manfaat, peruntukkan, dan prosedur/tahapan mengenai Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). 

Kepala DKP Kota Kendari, Agus Salim Safrullah mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan di Kota Kendari, ini sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. 

Agus, menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan asuransi nelayan ini harus masuk dalam database kenelayanan yang terdata dalam Kartu Kusuka atau telah memiliki kartu nelayan, umur dibawah 65 tahun, dan tidak menggunakan alat tangkap illegal/terlarang. Selain itu, apapun yang menjadi kebutuhan nelayan tentunya diharapkan bisa koordinasi dengan para penyuluh dan Dinas Perikanan Kota.

 Ia pun menegaskan, dalam kaitan dengan verifikasi calon penerima bantuan premi asuransi nelayan harus didasarkan pada petunjuk teknis yang ada. "Hal ini bertujuan agar para penerima bantuan tersebut betul-betul mereka yang membutuhkan,”ujarnya 

 Menurut data, hingga saat ini di Kota Kendari tercatat sebanyak 2.221 nelayan sudah tercover Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BAPN) sejak 2016 sampai 2017. Jumlah nelayan yang sudah menerima klaim asuransi sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 13 orang nelayan mendapatkan santunan karena meninggal dunia dan 1 orang mendapatkan biaya pengobatan karena sakit, dengan total nilai keseluruhan Rp. 1,94 miliar.

 Untuk diketahui, mulai tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota tidak lagi melakukan pengusulan asuransi gratis, namun  pemerintah menggulirkan asuransi berbayar dari PT. Jasa Indonesia (Jasindo) yang sifatnya mandiri, sehingga nelayan pun diharapkan mengikuti program asuransi dengan nilai premi Rp 175 ribu per tahun untuk tiap nelayan.

 “BPAN yang pernah digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara gratis hanya berlaku selama setahun untuk tiap nelayan. Jadi apabila masa berlaku asuransi sudah habis, maka nelayan boleh ikut asuransi secara mandiri dari PT. Jasindo”, ungkapnya. (ries/aes)

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.