Skip to main content
Ir. Agus Salim Safrullah, MS--Kadis Perikanan Kota Kendari

Geliat DKP Kota Kendari Mengejar Target Penerimaan PAD

Pembangunan yang dilaksanakan secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Salah satu indikator peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang positif dari tahun ke tahun.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari terus berupaya mengejar peningkatkan target PAD di sektor kelautan dan perikanan. Di tahun 2017, DKP kota mencapai peningkatan PAD yang cukup signifikan, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 625 juta dapat dilampaui sebesar Rp. 671.128.400,- atau 107,38%.

Ditemui di ruang kerjanya, Ir. Agus Salim Safrullah, MS, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari mengatakan bahwa sebelum memimpin DKP Kota Kendari perolehan PAD tahun 2007 hanya mencapai Rp. 360.197.439, atau 96,38% dari target sebesar Rp. 373.722.146,- Pada tahun 2010 saat awal menjabat Kepala DKP, target PAD sudah mulai dinaikkan hingga sebesar Rp. 556 juta, namun realisasi baru mencapai Rp. 527.659.577,- atau sekitar 94,89%.

“Pada tahun 2016 capaian PAD sektor kelautan dan perikanan terus mengejar peningkatan hingga mencapai Rp. 665.801.000,- atau 110,97 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- Angka ini fantastis bila disandingkan dengan perolehan PAD dari kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara,” ungkap Agus.

Demikian pula halnya capaian realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 671.128.400,- atau melampaui target yaitu sebesar Rp. sebesar Rp. 625.000.000,- atau 107,38%. Dan, pada tahun 2018 target yang diberikan cukup menantang yakni sebesar Rp. 1 Miliar, namun realisasi hanya bisa mencapai Rp. 825.927.680,- atau sebesar 85,29%. Menurut mantan Sekretaris DKP ini, ada beberapa kendala dalam pencapaian target pada tahun 2018 tersebut, yakni antara lain faktor cuaca ektsrem yang melanda hampir seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Januari hingga Juni, yang menyebabkan nelayan enggan melaut akhirnya produksi ikan menurun, adanya beberapa moratorium perizinan sebagai efek keluarnya UU No. 23/2014 dimana kabupaten/kota tidak diberi kewenangan mengeluarkan IUP/SIPI kapal berukuran 5 GT ke atas, penagihan beberapa pos retribusi di TPI Sodohoa dalam beberapa bulan tidak maksimal disebabkan adanya penggunaan lahan untuk pembangunan TPI Higienis yang berdampak terhadap terganggunya beberapa aktivitas dalam kawasan TPI. Selain itu, faktor lain adalah masih adanya beberapa struktur tarif biaya retribusi dalam Perda No. 3/2012 masih jauh di bawah sehingga perlu revisi untuk penyesuaian dengan kondisi saat ini.                                                        

Lebih lanjut dikatakan, PAD ini diperoleh dari berbagai pos penerimaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan penjualan hasil perikanan UPTD BBIAT Rahandauna.

“Pencapaian realisasi PAD target tersebut dapat terwujud antara lain selain karena kerja keras seluruh aparat DKP yang lebih khusus para petugas pemungut PAD, juga karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban terkait retribusi daerah yang telah ditetapkan,” jelas Agus.

Pihaknya optimis pencapaian target PAD yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini dapat diraih, dengan melalui upaya secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. “PAD yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga hal itu diperlukan kesadaran oleh semua pihak,” imbuhnya. (aes/yus)**

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.