Liputan6.com, Jakarta Sejumlah nelayan di Pulau Jawa mengaku keberatan dengan larangan pemakaian cantrang yang resmi berlaku pada 1 Januari 2018. Mereka pun meminta kebijakan ini dikaji kembali.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Cabang Lamongan, Agus Mulyono menilai banyaknya nelayan yang menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut merupakan bentuk minimnya observasi di lapangan.
Kerjasama Pemkot Kendari dan BDI Makassar, Kemenperindustrian
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai wujud pelayanan dan peningkatan kesejahteraan. Jika sebelumnya program tersebut dilakukan dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang diperuntukkan bagi nelayan kecil atau nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 gross ton (GT), maka kartu tersebut akan segera digantikan dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka).
Dalam rangka pengendalian mutu di pasar dan sentra-sentra produksi ikan sehat, sesuai amanat Inpres Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Tim Terpadu yang beranggotakan instansi terkait, yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Kendari, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari, Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kendari, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan kegiatan gelar oper
Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam menumbuhkan sektor perikanan adalah pengembangan produk olahan perikanan. Hal tersebut karena ditunjang potensi sumberdaya dan peluang pengembangan usaha perikanan untuk menjadikan Kota Kendari sebagai sentra pengolahan ikan terbesar di Sulawesi Tengggara.
